Seputar Krisis Moneter 1997 Indonesia dan Penyebabnya

JAKARTA - Masa krisis keuangan atau yang biasa disebut krisis moneter tidak terasa telah memasuki tahun ke-10. Indonesia merupakan negara terakhir yang keluar dari perawatan Dana Moneter Internasional (IMF), setelah Korea Selatan dan Thailand. Indonesia mampu keluar dari jaring-jaring IMF pada akhir tahun 2005 melalui exit programme dan pelunasan utang pada akhir 2006.

Terbukti resep dokter-dokter IMF yang tercantum dalam Letter of Intent (LoI) untuk pemulihan ekonomi Indonesia, kurang manjur mengobati penyakit keuangan yang diderita Indonesia. Bahkan, ibarat kapal, Indonesia hampir tenggelam akibat krisis tersebut. Untuk merefleksi 10 tahun pascakrisis moneter, berikut wawancara dengan Staff Khusus Menko Perekonomian, Jannes Hutagalung.

Apa penyebab utama krisis moneter 1997?

Saya kira penyebab krisis moneter (krismon) banyak analisis dan studi mengenai itu. Secara singkat penyebab utamanya adalah, adanya discruption di capital market yang bermula di Thailand. Nah itu, merambat hingga ke Indonesia, Korea, dan Malaysia.

Namun, krismon memberikan sejumlah pelajaran bagi kita dan juga international financial community, antara lain bahwa suatu shock di sektor keuangan mampu merambah secara cepat ke sektor lainnya, akibatnya jadi meluas. Sehingga, hubungan di berbagai sektor perlu kita perhatikan.

Pelajaran kedua dari krismon yaitu, negara akan semakin sadar akibat negatif dari discruption di capital market. Karena itu, saya melihat bahwa negara-negara seperti Indonesia berusaha untuk memperkuat masalah dari monitoring dari pada sektor keuangan. Bagaimana cara untuk memperkuat sektor perbankan, permodalan, manjemen yang harus lebih baik dan utamanya adalah pemberian kredit yang bertanggung jawab.

Pelajaran yang paling penting dari krismon adalah, penutupan sejumlah bank yang tidak didukung dengan sistem asuransi para nasabah. Sehingga, pada waktu itu terjadi rush atau penarikan uang secara besar-besaran, kejadian itu membuat adanya kebijakan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang hingga kini masih kontoversial.

Setelah hampir 10 tahun, bagaimana dampak krismon hingga sekarang?

Dari sisi indikator makro ekonomi banyak sekali kemajuan. Misalnya, sebelum krisis nilai ekspor hanya USD43 miliar, pada 2006 bahkan angkanya melebihi angka psikologis yaitu USD100 miliar. Itukan sangat meningkat dibanding sebelum krismon.

Pada saat krisis tahun 1998, perekonomian Indonesia mengalami kontraksi GDP yang sangat luar biasa. Setelah pascakrisis perlahan-lahan pertumbuhan ekonomi merangkak naik, walaupun belum kembali ke tingkat sebelum krismon. Tahun 2007 pertumbuhan ekonomi RI sebesar 5,5 persen, atau turun sedikit dari tahun 2006 di level 5,6 persen,
Kendati demikian, pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan, dibandingkan rata-rata 4,8 persen periode 2001-2006.

Ini sebuah tantangan bagi kita sekarang. Bagaimana caranya kita bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kalau bisa kembali ke tingkat rata-rata kita capai sebelum krismon. Tantangan ke depan bagaimana pemerintah bisa mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Apakah langkah-langkah yang diambil pemerintah pada saat penandatanganan LoI dengan IMF, sudah tepat, dan apakah saran saran IMF cukup memecahkan masalah krisis finansial pada saat itu?

Ini pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Ini menjadi bahan pembelajaran bagi sejarah perekonomian. Saya tidak mau berdebat terlalu jauh dengan kebijakan pada saat itu, apakah kebijakan itu tepat atau tidak. Pertanyaan saya adalah, apakah ada kebijakan lain, selain mengikuti saran atau perjanjian dengan IMF? Memang kritik yang ditujukan bagi pemerintah semakin kencang terdengar dari ekonom Stiglitz, bahwa pada waktu itu tingkat bunga yang sangat tinggi menekan inflasi dan mempertahankan stabilitas kurs ternyata membuat ekonomi jadi stagnan. Jika kita lihat, pertumbuhan ekonomi pada tahun 1998 anjlok, minus 13 persen. Satu lagi saran dari IMF, apakah kebijakan menutup bank suatu langkah yang tepat? Tanpa ada lembaga penjamin simpanan. Dari situ pemerintah mendapat pelajaran, sehingga terbentuklah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang fungsinya menjamin kalau terjadi problem dalam dunia perbankan kita.

Kita tidak konsekwen melaksanakan komitmen yang tercantum dalam LoI IMF, setelah krismon kita memasuki era baru di bidang politik, salah satu major chance mengenai desentralisasi dan otonomi daerah. Ini sesuatu yang terjadi di Indonesia bersamaan desentralisasi bidang ekonomi. Kita melihat ke depan pengalaman dari apa yang kita peroleh.

Apa yang bisa dipelajari oleh pemerintah dari krismon, dan langkah apa yang saat ini dilakukan pemerintah untuk mencegah krisis keuangan yang baru?

Salah satunya adalah bagaimana memperkuat sektor perbankan, selain memperkuat lembaga-lembaga nonbank seperti asuransi, serta perkembangan dari bank syariah. Kendalanya adalah masyarakat yang selama ini belum mempergunakan dana perbankan.

Pasar modal tidak kurang penting. Saat ini pasar modal berkembang cukup pesat, di bidang keuangan arahnya sudah tepat, tapi dalam pertumbuhan good governance, sektor perbankan jangan sampai terlupakan. Sebab pemicu krismon salah satunya akibat kredit perbankan yang diberikan tidak mengikuti ketentuan yang ada, di antaranya campur aduk pemilik dengan direksi, pemberian kredit terhadap kelompoknya sendiri yang tidak bertanggung jawab. Padahal kan ada aturannya. Fungsi pengawasan dari pemerintah dan BI jangan sampai terabaikan.

Apa peran yang harus dimainkan oleh setiap negara untuk mencegah terjadinya krismon?

Masing-masing region mempunyai cara masing-masing. Untuk ASEAN adanya forum Chiangmai Initiative, yang merupakan kerja sama bilateral untuk saling membantu di bidang krisis cadangan devisa. Melemahnya kurs negara-negara ASEAN terutama kekuatan dari kurs dollar dan mata uang lainnya. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, mereka tidak mempunyai forum untuk menghadapi krisis finansial, mengingat krisis tersebut sangat minim terjadi di wilayahnya, karena mereka sudah masuk dalam negara ekonomi maju. (Arif Sinaga/Trijaya/rhs)